Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara

Sepriliani  Suryati Elin Satung; Maria; Ferdinandus  Bani; Benediktus  Peter Lay; Teresia  Din; Filemon  Fridolino Ngebos

doi:10.60004/komunita.v5i1.454

Sepriliani Suryati Elin Satung Universitas Katolik Widya Mandira
Maria Virginia Jawaina Wotan Universitas Katolik Widya Mandira
Ferdinandus Bani Universitas Katolik Widya Mandira
Benediktus Peter Lay Universitas Katolik Widya Mandira
Teresia Din Universitas Katolik Widya Mandira
Filemon Fridolino Ngebos Universitas Katolik Widya Mandira

DOI: https://doi.org/10.60004/komunita.v5i1.454

Keywords: KDRT, sosialisasi, desa bitefa, perlindungan, korban

Abstract

Domestic Violence (DV) remains a serious human rights violation in Indonesia, particularly in rural areas with limited access to legal services and victim protection. East Nusa Tenggara Province, including Timor Tengah Utara Regency, continues to record high incidences of domestic violence influenced by patriarchal culture, low legal awareness, and the predominance of customary-based settlements that often disadvantage victims. This community service program aims to enhance legal awareness and understanding among the residents of Bitefa Village, Miomaffo Timur District, Timor Tengah Utara Regency, regarding Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as a preventive and responsive legal framework. The activity employed a legal counseling method through structured presentations, interactive discussions, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The program was conducted on September 23, 2025, involving 25 participants consisting of village officials, hamlet heads, and community members. The materials delivered covered the definition of domestic violence, its various forms, legal protection mechanisms for victims, criminal sanctions for perpetrators, as well as the roles of the state and the community in preventing and addressing domestic violence. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of domestic violence and the legal protections available to victims after the counseling session. The discussion sessions revealed a shift in community perspectives, particularly regarding the relationship between customary law and state law in handling domestic violence cases. This program is expected to contribute to the prevention of domestic violence and to support the creation of a safe, harmonious, and gender-just household environment in Bitefa Village, in line with the National Action Plan on the Elimination of Domestic Violence

References

Apson, B. (2024). Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, DP3A TTU Terus Lakukan Sosialisasi. Retrieved from website: https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-dp3a-ttu-terus-lakukan-sosialisasi/?utm_source=chatgpt.com

Aruni, F., Safrida, N., Bahri, S., and Kurniawan, R. (2025). Analysis of Women ’ s Economic Empowerment and Domestic Violence Prevention Policy Implementation based on Gender Transformative ( GT ) Approach in North Aceh Regency. 21(10), 91–104. https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1597

Dewi, A. (2022). PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAMRUMAH TANGGA. Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 1.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semester I Tahun 2024.

Farmawati, C., and Pekalongan, I. (2018). Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui. 10(2), 138–161.

Firdaus, E. (2004). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. 139–154.

Hosan, S. A., Antow, D. T., and Karwur, G. M. F. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus 78/Pid.Sus/2022/PN.Mnd). LEX CRIMEN, 14(2).

Ismail Mahsun, Agustri Purwandi, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Safitri Wulandari, M. I. A. . (2024). JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. LEGALSTANDINGJURNAL ILMUHUKUM, 8(3), 839–848.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2025). Angka Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Menurun. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-menurun?utm_source=chatgpt.com

Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Kesadaran Telah Muncul , Kekerasan Masih Berlanjut : Memahami Normalisasi Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatnya kesadaran dan dukungan.

Ningsih, D. W. (2015). PENGANIAYAAN SECARA PSIKIS DALAM RUMAH TANGGABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Jurnal Pro Hukum, IV(1), 13–32.

Pratama, A., Abadi, S., Fithri, N. H., and Benowo, J. R. (2023). KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya seseorang . Sedangkan kekerasan dalam Bahasa Inggris sebagimana dikatakan dunia pernah menjadi . 148–159.

Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Lex Lata, (September), 222–230.

Rianto Rio Aris, Ahmad Ngainul Ahyar, L. L. P. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 03(03), 364–370.

Yanti Evi, H. S. (2023). Study Komparatif : Perlindungan Hukum pada Perempuan. UIRLawReview, 7(2), 13–27.